Karpet Merah untuk Indomaret, Batu Nisan bagi UMKM Abdya

ADEGAN “SELEBRASI” ganjil dipertontonkan di Aceh Barat Daya. Bupati Safaruddin dan Wakilnya, Zaman Akli, tampak sumringah meresmikan gerai Indomaret baru. Alih-alih menegaskan komitmen pada UMKM—urat nadi ekonomi rakyat kecil—keduanya tampil layaknya duta merek konglomerasi ritel. Bahkan sang bupati menyebut pesaing lokal, swalayan Mentari, milik rival politiknya. Jelas terlihat, kebijakan publik dipakai sebagai panggung persaingan pribadi. Selama sepuluh tahun kepemimpinan Bupati Akmal Ibrahim, pintu bagi jaringan minimarket raksasa ditutup rapat. Alasannya sederhana: memberi ruang hidup bagi pedagang tradisional dan usaha kecil. Kebijakan itu memang tak steril dari kepentingan, tapi paling tidak UMKM tidak berhadapan langsung dengan raksasa nasional. Safaruddin justru mengambil arah berlawanan. Begitu menjabat, ia membuka izin, bahkan menggelar karpet merah. Wakilnya terang-terangan mengajak masyarakat berbelanja di Indomaret. Perubahan ini bukan sekadar soal izin usaha, melainkan pergeseran sikap politik: dari proteksi rakyat kecil menuju promosi kapital besar.

Indomaret bukan pemain baru. Di bawah PT Indomarco Prismatama, anak usaha Salim Group, jaringan ini memiliki lebih dari 22 ribu gerai. Ekspansinya agresif hingga ke pelosok, sering mematikan warung dan toko kecil yang tak mampu bersaing dari sisi harga, promosi, maupun modal. Kasus Abdya memperlihatkan wajah ganda kekuasaan lokal. Ada dalih pembangunan dan memberi “pilihan” bagi konsumen, namun terselip kepentingan politik sempit: menyerang rival lewat kebijakan ekonomi. Ketika Safaruddin menyinggung swalayan Mentari milik Salman Alfarisi—lawan Pilkada— publik dijadikan korban pertarungan pribadi. Kehadiran Indomaret di daerah sempit seperti Abdya tak bisa dianggap remeh, meski ada MoU kewajiban menampung 30 persen produk lokal dan menyediakan ruang promosi UMKM. Faktanya, usaha kecil dengan modal cekak tetap akan terjepit. Warung yang dulu jadi urat nadi kampung perlahan kehilangan pelanggan.

Pasar tradisional terancam mati. Ironisnya, pemerintah daerah bukannya merumuskan strategi pemberdayaan UMKM, malah berperan sebagai agen pemasaran korporasi raksasa. Ucapan wakil bupati yang mengajak warga berbelanja di Indomaret adalah keberpihakan telanjang: penguasa berdiri di sisi konglomerasi, bukan rakyat. Kebijakan membuka pintu bagi Indomaret di Abdya jelas keliru. Bukan karena anti-investasi, melainkan karena salah arah keberpihakan. Investasi seharusnya memberi ruang tumbuh bagi ekonomi rakyat, bukan menyingkirkan mereka. Apa arti pembangunan bila yang berjaya hanya konglomerasi, sementara pedagang kecil gulung tikar?

Bupati dan wakilnya seharusnya merancang mekanisme proteksi dan kemitraan: membatasi jumlah gerai, mensyaratkan kerja sama dengan produk lokal, atau memberi insentif bagi UMKM. Tanpa itu, Abdya hanya akan menjadi pasar baru yang diperas habis oleh ritel raksasa. Rakyat Abdya berhak marah. Sebab ketika pejabat publik sibuk dengan rivalitas politik dan menggadaikan kepentingan rakyat demi korporasi, yang dikorbankan adalah kemandirian ekonomi masyarakat. Langkah Bupati dan Wakil Bupati Abdya adalah pengkhianatan terhadap amanat rakyat kecil. Pemerintah daerah seharusnya pelindung UMKM, bukan menjadi pendengung konglomerasi. Jika dibiarkan, Indomaret bukan hanya soal berdirinya toko baru, melainkan batu nisan bagi ekonomi rakyat di Abdya.

sumber :

Kba.one. Sabtu, 23 Agustus 2025